BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Gatot Subroto No. 20 Ungaran, Telp. (024) 6924962, (024) 6924963, e-mail: bappeda@semarangkab.go.id

Berita

EVALUASI AKSI PPK PEMDA KAB. SEMARANG TAHUN 2017

Eval Aksi PPK 2017 01

Pada hari Kamis, Tanggal 6 April 2018, bertempat di Aula/Ruang Rapat Lantai II Barenlitbangda Kabupaten Semarang telah diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Kabupaten Semarang Tahun 2017 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Bapak Drs. Gunawan Wibisono, MM. dengan didampingi oleh Sekretaris Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Bapak Ir. Thohiri, M.Si. dan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Bapak Suyana, SH., M.Si.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor Evaluasi Pelaporan Aksi PPK Pemda Kabupaten Semarang Tahun 2017 secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Menyampaikan poin-poin ruang lingkup dan implementasi Aksi-PPK Pemda Tahun 2016 & 2017;
2. Menyampaikan progress atas hasil pelaporan Aksi-PPK Pemda Kab. Semarang  Tahun 2017;
3. Menyampaikan evaluasi atas hasil pelaporan Aksi-PPK Pemda Kab. Semarang  Tahun 2017.

Mengawali penyelenggaraan Rakor disampaikan bahwasanya pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2017 merupakan tindaklanjut dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Aksi PPK Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang kemudian secara khusus untuk Pemerintah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 356/4429/SJ, Tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Adapun yang menjadi Ruang Lingkup implementasi Aksi PPK Pemda Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah mencakup 4 (empat) bidang Aksi sebagai berikut :
1. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP (Bidang Aksi PTSP);
2. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu (Bidang Aksi PPID);
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa (Bidang Aksi PPID); dan
4. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (Bidang Aksi Hibah dan Bansos).

Ditinjau dari sisi progressnya, pencapaian hasil Aksi PPK Pemda Kabupaten Semarang Tahun 2017 dapat dinilai cukup baik karena secara agregat berhasil menunjukkan peningkatan skor dari periode ke periode. Yaitu dimulai dari Periode Pelaporan Triwulan I (B03) hingga Periode Pelaporan Triwulan IV (B12).

Ditinjau dari sisi kedalamannya, pelaksanaan Aksi-PPK Pemda Kabupaten Semarang Tahun 2017 secara umum juga dapat dinilai berhasil dengan cukup memuaskan. Penilaian tersebut diukur dari skor rata-rata pelaporan Aksi-PPK Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada periode akhir pelaporan Aksi-PPK Pemda (Periode B12) Tahun 2017, dimana dari sebanyak 7 (tujuh) Ukuran Keberhasilan diperoleh total skor sebesar 650 (enam ratus lima puluh), sehingga total skor rata-ratanya adalah sebesar 92,85 (sembilan puluh dua koma delapan puluh lima) atau masuk dalam kategori hijau (predikat memuaskan).

Eval Aksi PPK 2017 02

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pelaporan Aksi PPK Pemda Tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang berhasil mendapatkan peringkat ke-7 dari 35 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Atas prestasi tersebut Bapak Sekda Kabupaten Semarang menyampaikan apresiasi kepada segenap Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja Penanggungjawab Aksi serta juga kepada seluruh jajaran PD dan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang terkait yang telah mendukung pengawalan Aksi PPK Pemda Kabupaten Semarang Tahun 2017 sehingga dapat meraih hasil yang optimal.

Meskipun dapat dinilai cukup berhasil, namun capaian Aksi PPK-Pemda Kabupaten Semarang Tahun 2017 dirasa belum maksimal dikarenakan masih terdapat 1 (satu) diantaranya yang mendapatkan  nilai merah (predikat mengecewakan), yaitu ukuran keberhasilan terkait Pemenuhan minimal sebanyak 9 (sembilan) dari total 17 (tujuh belas) Standar LPSE.

Dari target minimal 9 (sembilan) standar dimaksud, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang baru berhasil memenuhi sebanyak 2 (dua) standar. Sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) standar lainnya masih dalam proses pengajuan ke LKPP. Sehingga berdasarkan capaian ini Pemerintah Kabupaten Semarang hanya berhasil mendapatkan skor 50 (lima puluh) atau masuk dalam zona merah dengan predikat mengecewakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Sekda Kabupaten Semarang memberikan arahan khususnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang sebagai penanggungjawab/leading sector LPSE untuk segera menyusun langkah tindak lanjut guna memproses kekurangan 7 (tujuh) standar LPSE agar dapat segera terealisasi diawal tahun 2018.

Dalam penyelenggaraan rakor turut pula disampaikan terkait persiapan pengawalan implementasi Aksi PPK Pemda Tahun 2018 dimana pada saat ini Inpres tentang Aksi PPK Tahun 2018 sebagai payung hukum pelaksanaan Aksi PPK Pemda untuk periode tahunan di Tahun 2018 masih belum tersedia dikarenakan menunggu hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang hingga kini masih terus dibahas ditingkat Kementerian dan Lembaga.

Sambil menunggu proses revisi Perpres yang hingga kini masih berjalan, maka Bapak Sekda Kabupaten Semarang menghimbau  kepada segenap jajaran PD dan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang terkait agar tetap konsisten dan konsekuen melanjutkan praktek-praktek terbaik dalam implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan dilingkup instansi/unit kerjanya masing-masing.

Dengan demikian nilai-nilai implementasi Aksi PPK Pemda pada hakekatnya tidak hanya  seolah-olah berhenti pada tataran pemenuhan administratif tetapi benar-benar direalisasikan dalam bentuk tataran aplikatif yang melembaga dan terinternalisasi di segenap jajaran PD dan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang yang terkait.